Jembatan Politik Suramadu

Jembatan Suramadu, jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa, akhirnya telah diresmikan oleh Presiden SBY yang datang ke Madura didampingi Ibu Negara. Segala bentuk persiapan untuk menyambut Presiden RI yang akan meresmikan jembatan tersebut disiapkan, jalan – jalan di sekitar kaki jembatan juga dipenuhi baliho – baliho dengan ukuran yang sangat tidak tanggung – tanggung, dengan sangat jelas foto Presiden didampingi Ibu juga didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, dan Bapak Bupati serta Wakil Bupati Bangkalan juga tidak mau ketinggalan untuk ikut berpose bersama Presiden RI di baliho. Kabarnya peresmian jembatan Nasional tersebut menelan dana hingga Rp. 1 Milyar. Meskipun sejauh ini penggarapannya belum seratus persen selesai, seperti masih banyaknya jalan tol menuju dan dari jembatan yang belum di aspal halus, tetapi tetap saja di resmikan. Terkesan sangat tergesa – gesa, atau mungkin memang sangat mendesak dan harus segera diresmikan.

Masyarakat Madura (rata – rata) menyambut baik kehadiran jembatan Suramadu, atau mungkin berharap banyak pada jembatan tersebut. Pasalnya jembatan itu manjanjikan kemajuan bagi masyarakat Madura. Banyak sektor yang akan masuk ke Madura, baik itu Industri, pertambangan, pariwisata, dll, itu berarti akan ada harapan perbaikan perekonomian masyarakat kedepan. Banyak pula lembaga – lembaga otonom yang mencoba mengawal dan merumuskan madura pasca suramadu, hal tersebut dilakukan demi tercapainya harapan masyarakat pada jembatan tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah siap masyarakat Madura menghadapi tantangan yang akan diberikan jembatan tersebut?.

Terutama dari sektor pendidikan, Masyarakat Madura bisa dibilang masih minim dalam hal Pendidikan, bahkan banyak sekali yang tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah semasa hidupnya, juga yang tak kalah menarik, banyak sekali anak – anak yang notabene berpotensi tetapi buru - buru harus putus sekolah atau bahkan diputuskan sekolahnya dengan berbagai alasan. Hal ini terbukti dengan masih tingginya tingkat kebodohan dan masyarakat buta aksara di Madura. Dan yang paling parah adalah, dari data Depdiknas www.pnfi.depdiknas.go.id mengenai 50 Kabupaten dengan Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas terbanyak per Desember 2008 menyebutkan bahwa Kabupaten Sampang memperoleh peringkat ketiga dengan jumlah 173.773 orang, dan Kabupaten Sumenep memperoleh peringkat keempat dengan jumlah 170.560 orang. Sungguh angka yang sangat mencengangkan untuk ukuran daerah yang akan menyambut tantangan global dari Suramadu.

Angka buta huruf memang berkorelasi dengan angka kemiskinan. Sebab, penduduk yang tidak bisa membaca secara tidak langsung mendekatkan mereka pada kebodohan, sedangkan kebodohan itu sendiri mendekatkan mereka pada kemiskinan. Gambaran tentang hubungan kebodohan dan kemiskinan bisa diperjelas dengan asumsi seperti ini bahwa orang bodoh bisa dibodohi, oleh karena itu, mereka juga bisa dengan mudah dimiskinkan. Oleh karena itu, sebagai jalan untuk memberantas kebodohan itu, penduduk harus dicerdaskan. Buta huruf yang selama ini menjadi faktor mereka dicap sebagai orang bodoh harus diperangi dengan jalan pendidikan. Upaya pemberantasan buta huruf di Indonesia memang sudah memberikan hasilnya. Bila dibandingkan dengan jumlah buta huruf saat awal kemerdekaan yang mencapai lebih dari 90% dari jumlah penduduk Indonesia saat itu, pemberantasan buta huruf saat ini bisa dikatakan berhasil. Akan tetapi, keberhasilan ini belum sempurna sebelum angka buta huruf di negeri kita mencapai nol persen. Artinya, tidak ada lagi anak bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis. Ketercapaian angka nol persen buta huruf Indonesia merupakan harapan yang bisa kita wujudkan. Hal utama yang harus dikerjakan untuk menuntaskan buta huruf adalah membuka akses pendidikan seluas – luasnya bagi masyarakat. Persoalannya sekarang, apakah di Indonesia terutama di Madura akses terhadap pendidikan bagi warganya sudah mudah?

Karena akan banyak berdatangan Industri yang akan masuk ke Madura, itu berarti akan banyak lapangan pekerjaan yang ditawarkan pada masyarakat khususnya masyarakat Madura. Jika masyarakat Madura belum siap menghadapi lapangan pekerjaan dengan standar konsekuensi pendidikan yang telah ditentukan perusahaan, maka yang akan terjadi adalah, masyarakat Madura akan tergeser dan tergantikan oleh orang – orang pendatang yang memenuhi standar konsekuensi yang telah ditentukan. Dengan kondisi pendidikan masyarakat seperti sekarang, itu berarti masyarakat lebih memilih menjadi penonton dalam menyambut datangnya Jembatan Suramadu, atau kalau boleh sedikit diperhalus bahasanya, masyarakat Madura lebih memilih pasrah dan kalah dijajah dirumah sendiri daripada harus melawan dan Menang. Jika hal ini benar – benar terjadi, manfaat apa kemudian yang diterima dan dapat dinikmati oleh masyarakat Madura?

Lalu apa langkah kongkret pemerintah terutama dalam hal persiapan pendidikan yang diberikan pada masyarakat Madura untuk menghadapi tantangan tersebut? Menoleh ke Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sampang saat ini, siapa yang salah? Pemerintah atau Masyarakatnya?, tentunya dalam hal ini tidak ada yang mau disalahkan, karena semuanya sama – sama salah. Kesadaran pendidikan masyarakat Masih terbilang sangat rendah dan menganggap tidak terlalu penting pendidikan, contoh kasus yang terjadi misalnya, banyak orang tua yang terpaksa atau memaksa anaknya untuk putus sekolah karena alasan tidak ada biaya, mereka berpikiran lebih baik anak – anak mereka membantu orang tuanya mencangkul disawah, karena bisa membantu perekonomian keluarga. Dan yang lebih ironis lagi, ada orang tua yang bisa dibilang mampu dalam hal finansial tetapi sengaja memutuskan sekolah anak – anak mereka dengan alasan sekolah hanya buang – buang biaya, energi, dsb. Beberapa contoh diatas menunjukkan bahwa kesadaran pendidikan di Madura masih sangat rendah dan masih sangat membutuhkan perhatian yang ekstra terutama dari pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran tersebut.

Dari pihak pemerintah, sejauh ini jarang atau bahkan belum ada upaya maksimal dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan di Madura, terutama di daerah – daerah terpencil (Utara Pulau Madura), jika ada alasan orang tua yang mengeluh tentang biaya pendidikan, lalu kemana larinya program pemerintah melalui Disdik yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS)? Sejauh ini BOS belum maksimal, masih ada saja atau bahkan banyak penyimpangan – penyimpangan yang terjadi. Jika dana BOS digunakan secara maksimal, pasti banyak orang tua – orang tua tidak mampu yang akan mengembalikan anak – anak mereka ke bangku sekolah, dan yang sangat perlu diperhatikan juga selain bantuan operasional sekolah adalah sosialisasi pentingnya pendidikan bagi usia produktif untuk masa depan mereka dan masa depan bangsa ini.

Pilpres 2009 sudah semakin dekat, itu berarti seluruh rakyat Indonesia, sebentar lagi akan merayakan “Pesta Demokrasi”. Seluruh pasangan Capres – Cawapres saling mempersiapkan diri untuk “bertarung”, semua punya visi – misi, dan rata – rata semuanya berpihak kepada rakyat, terutama rakyat yang masih “kecil”, seperti kita ketahui bahwa salah satu pasangan capres – cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2009 nanti adalah pemimpin Negara kita saat ini yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih familiar dengan panggilan SBY. Nah, sekarang apa kaitannya antara Pilpres 2009 dengan Jembatan Suramadu?. Diatas sudah saya sebutkan bahwa penggarapan jembatan terpanjang di Indonesia ini belum sepenuhnya rampung, masih ada beberapa sisi jalan tol yang masih harus di benahi, artinya jembatan itu yang sekaligus dengan jalan tolnya belum bisa di gunakan secara maksimal, jika jalan – jalan tol yang belum dibenahi itu dipaksa untuk digunakan, maka yang terjadi kemudian kerusakan terhadap ruas jalan tersebut. Lalu kenapa jembatan ini terkesan sangat buru – buru diresmikan kalau memang belum rampung sepenuhnya?. Kenapa di baliho yang terpampang foto Ibu Negara dan bukan wakil presiden yang mendampingi SBY?. Kalau memang ini keberhasilan pemerintahan saat ini, harusnya foto Bapak Jusuf Kalla juga dipajang dalam baliho peresmian. Kenapa yang ada cuma foto Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan?. Padahal yang akan menerima imbas langsung dari jembatan ini bukan hanya Kabupaten Bangkalan saja, tetapi seluruh Kabupaten yang berada di Madura yang jumlahnya ada 4 Kabupaten. Ini hanya selentingan – selentingan pertanyaan yang beredar di masyarakat pra dan pasca peresmian jembatan Suramadu. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah yang lebih mengkerucut ke SBY, cenderung memanfaatkan momentum peresmian ini untuk “memanen” pencitraan diri “di ladang” Suramadu. Jadi meskipun jembatan ini belum sepenuhnya rampung, yang penting segera di resmikan agar pemerintah dianggap yang sukses dalam mengawal pembangunan di Negeri ini. Ini berarti Jembatan Suramadu hanya dijadikan komoditas politik saja dalam rangka menyambut Pilpres 2009.

Sebenarnya ini hal yang wajar dan hukumnya sah – sah saja dilakukan, selama ada hubungan timbal balik yang sama – sama bermanfaat kepada kedua belah pihak yang dalam hal ini pemerintah (yang punya kepentingan politik) dengan masyarakat yang akan menerima konsekuensi pasca peresmian. Lalu kontribusi apa yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang paling terutama dalam hal pendidikan?. Nihil. Padahal dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Kita bisa melihat bahwa secara konstitusional negara memang memperhatikan dan menjamin hak warganya guna memperoleh pendidikan. Jaminan tersebut dipertegas dengan bab IV Pasal 11 ayat 1 UU yang sama berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun."

Tetapi yang terjadi sampai hari ini Jembatan Suramadu hanya digunakan sebagai lahan politik saja. Dengan diresmikannya jembatan tersebut diharapkan bisa memberikan dukungan suara sebanyak – banyaknya di Pilpres 2009 nanti kepada yang telah meresmikan. Kalau begitu dirubah saja nama jembatannya dengan Jembatan Politik Suramadu, agar semuanya jelas kalau dibalik jembatan itu ada ladang politik yang sangat subur. Itu kalau pemerintah sudah tidak peduli dengan masyarakat Madura. Tetapi jika pemerintah masih bisa melihat peta Pulau Madura berada di dalam NKRI, dan menganggap masyarakat Madura sebagai bagian dari rakyat Indonesia, yang sangat membutuhkan “cakupan gizi” yang baik dalam hal Pendidikan untuk mengahadapi tantangan Jembatan Suramadu, maka sangat baik sekali Pemerintah terutama SBY jika saat ini dibuka dengan seluas – luasnya akses pendidikan yang berkualitas untuk Masyarakat, terutama Masyarakat miskin. Semuanya belum terlambat. Masyarakat masih bisa belajar, itu berarti Masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi tantangan dari jembatan tersebut. Dengan demikian akan ada jaminan masyarakat Madura akan lebih baik atau bahkan jauh lebih baik dari hari ini. Insya Allah….

LANJUTKAN…..!!!